Jakarta, CNBC Indonesia – Holding BUMN pelabuhan PT Pelindo (Persero) memastikan tidak terjadi perubahan pengurus di dua cucu usahanya yang saat ini sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), kendati saat ini telah terjadi perubahan pengelolaan induk usahanya dan sub-holdingnya.
Kedua cucu perusahaan yang dimaksud adalah PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) dan PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM), yang sebelum Holding Pelabuhan terbentuk menjadi anak usaha langsung dari PT Pelindo II.
“Nggak ada perubahan [manajemen],” kata Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/10/2021).
Menurut data BEI, kedua perusahaan ini masih dikendalikan oleh Pelindo II, kendati saat ini seluruh perusahaan pelabuhan pelat merah telah resmi dimerger menjadi satu entitas dan menjadi PT Pelindo (Persero).
IPCC masih dikendalikan oleh Pelindo II sebesar 71,28% dan IPCM sebesar 76,89%.
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC)
Komisaris
Komisaris Utama : Mega Satria
Komisaris : Dwijanti Tjahhaningsih
Komisaris : Abdur Rahim Hasan
Komisaris : LM. Arya Bima Yudiantara
Direksi
Direktur Utama : Rio T.N. Lasse
Direktur : Agus HEndrianto
Direktur : Andi Hamdani
Direktur : Feri Irawan
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM)
Komisaris
Komisaris Utama : Zuhri Iryansyah
Komisaris : Eko Pitro Adijayanto
Komisaris : Sayed Junaidi RIzaldi
Komisaris : Bay Mokhamad Hasani
Direksi
Direktur Utama : Amri Yusuf
Direktur : Shanti Puruhita
Direktur : Muhammad Iqbal
Direktur : Rizki Pribadi Hasan.
Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 101/2021 tentang Penggabungan Perseroan PT Pelabuhan I, III dan IV ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II dan berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia sekaligus menjadi holding bagi perusahaan pelabuhan BUMN.Untuk diketahui, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Menteri Erick Thohir melakukan merger perusahaan pelabuhan pelat merah, Pelindo I, II, III, dan IV. Secara resmi merger dalam satu holding ini memiliki dasar hukum setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait merger itu diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam aturan yang diteken Jokowi pada 1 Oktober 2021 itu, total nilai kekayaan Pelindo kini menjadi Rp 8,47 triliun seiring dilakukannya penggabungan.
Dalam aturan ini juga memberikan tenggat waktu penyesuaian perizinan, konsesi, dan dokumen hukum lain maksimal dua tahun sejak aturan berlaku.
Untuk menjalankan bisnisnya, Pelindo dibagi dalam empat sub-holding berdasarkan jenis bisnis yang dijalankannya. Keempatnya antara lain peti kemas, non peti kemas, logistik & hinterland development, dan marine, equipment, & port services.