Penyebab Mengapa Biaya Logistik Laut Indonesia Lebih Mahal di Kawasan ASEAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Founder dan CEO Zonasea Roland Permana mengungkap penyebab biaya logistik laut Indonesia lebih tinggi di kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Menurutnya, hal itu karena cargo imbalance atau ketidakseimbangan kargo di Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian RI dengan wilayah atau daerah ekonomi rendah.

“Terjadi masalah kekurangan jumlah muatan balik dari wilayah atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah terutama pada wilayah timur Indonesia,” kata Roland dalam webinar yang diselenggarakan Logistic Today & Smart Logistics, Sabtu (13/3/2021).

Roland menekankan perlunya pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah guna mengurangi disparitas harga.

Pemerintah juga harus mendorong konsep Ship Promote the Trade, menyiapkan kapal dan menciptakan jalur pelayaran ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) demi menjaga ketersediaan barang dan menjamin kelangsungan pelayanan angkutan muatan serta penumpang.

“Trayek Tol Laut adalah trayek untuk membangun ekonomi dengan subsidi, tetapi tidak bisa dilakukan subsidi terus-menerus. Dibutuhkan kerja sama seluruh stakeholders untuk mempromosikan dan menghidupkan industri di wilayah masing-masing, termasuk industri pariwisata, sehingga arus barang dapat meningkat,” ujar Roland.

Biaya logistik bagi suatu perusahaan merupakan faktor penentu yang mempengaruhi harga jual dari suatu produk.

Sedangkan bagi suatu negara akan mempengaruhi pasar ekspor serta impor.

Kontribusi biaya logistik yang paling besar adalah pada biaya pelabuhan sebesar 50 persen, biaya dooring sebesar 31 persen, serta biaya freight dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya sebesar 19 persen.

Selain itu, pelayaran nasional hingga saat ini masih dihadapkan dengan persoalan klasik terkait peningkatan daya saing.

Roland menyebut itu lantaran pelayaran nasional yang belum mendapatkan perlakuan setara di bidang fiskal atau pun moneter, seperti kebijakan negara lain terhadap industri pelayaran mereka.

“Sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh pelayaran nasional, misalnya di sektor pembiayaan dengan pengadaan kapal yang masih dibebani dengan bunga bank yang tinggi serta tenor yang pendek,” ujarnya.

Adapun sistem logistik Indonesia dinilai masih kompleks dan rumit.

Koordinasi baik antara pemerintah dengan para pelaku usaha seperti importir, eksportir, dan pelaku logistik lainnya harus terjalin dengan baik.

Dengan adanya pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE) yang merupakan platform yang menyelaraskan sistem informasi antara instansi pemerintah dengan swasta diharapkan bisa terjadi sinkronisasi arus informasi sejak kedatangan kapal hingga barang tiba di gudang.

Tujuan pembentukan NLE ini adalah dari pemerintah, yakni menurunkan biaya logistik yang disebut masih berkutat di 23 persen menjadi 17 persen.

“Kami yakin dengan adanya program Tol Laut, NLE, dan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang sinergi, Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya di ASEAN yang bahkan sudah mencapai biaya logistik single digit,” ujarnya.